PENGELOLAAN JAKARTA FAIR KEMAYORAN (JFK) DI MONOPOLI…….!!

Jakarta | Kolom Investigasi:
Selama bertahun – tahun Pengelolaan PRJ (Pekan Raya Jakarta) yang di kelola oleh PT. Ji Expo selalu di kuasai oleh etnis tertentu. Dan yang miris lagi warga sekitar lokasi hanya jadi penonton saja.
ADA APA DENGAN PENGELOLAAN INI……………………….!!
Karena tidak melibatkan warga sekitar lokasi, penyelengaraan PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) banyak di kecam oleh banyak orang. Kalapun warga sekitar yakni kemayoran Jakarta Pusat dan pedagang Jakarta utara di rekrut untuk di pekerjakan hanya sebatas tukang parkir saja yang ada di Ring 3 (jauh luar area JFK). Untuk tukang parkir di dalam area JFK ( Hall) bagian tieking dan Administrasi serta para pedagang kakai lima di kuasai etnis tertentu. Sementara itu untuk warga yang punya hajat (etnis betawi) hanya jadi penonton dan Cuma jadi pengunjung saja yang sudah pasti menguntungkan pihak penyelengara.
Hal ini di karenakan harga tiket banyak di keluhkan oleh pengunjung dan parkir yang di tetapkan sangat mencekik leher para pengunjung, belum lagi sewa kios yang mematok harga antara 35 juta sampai 40 jutaan perkios suatu nilai dan yang sangat mustahil bisa di jangkau oleh masyarakat kalangan menegah kebawah.
Bayangkan di sela hari biasa tiket masuk di kenakan biaya Rp. 15.000,- dan sabtu minggu seharga Rp. 20.000,- sementara untuk biaya parkir Rp. 5000,- bisa di bayangkan tentu menguras kantong para pengunjung JFK padahal bila mana PRJ di kelola BUMN (Lembaga Usaaha Milik Negara) bisa jadi harga tiket dan parkir bisa akan jauh lebih murah.
Karena harga sewa ruang pameran di rasa sangat mahal sudah pasti pengusaha kecil danindustri rumah tangga tidak bisa kejangkau harga sewanya. Harapan adanya PRJ atau JFK untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha menengah dan kecil yang ada di Jakarta untuk dapat mengembangkan usaha yang selama ini di jadikan harapan. Namun kenyataan lain dari yang di harapkan banyak masyarakat Jakarta kelas menegah dan kebawah karena Event JFK ini hanya untuk yang punya modal besar untuk menjadikan bertambah besar.
Karena dirasa sewa kios terlalu mahal para pedagang PKL (Pedagang Kaki Lima) yang asli pribumi tidak bisa ikut mengais rejeki di dalam Areal dan cukup puas jualan di areal Ring tiga (3) yakni luar JFK mereka pedagang harus puas berjualan di atas trotoar yang berada di jalur fasilitas umum yang jelas melanggar PERDA, itu pun bisa di kejar-kejar Oknum aparat, bahkan mereka menjadi sapi serahan oleh Oknum yang mengatas namakan KEAMANAN DARI OKNUM TNI bernama BASRUL. Bermodalkan koordinator yang jelas Oknum TNI tadi tidak ada sangkut paut dengan Pengelolaan PPKK areal Kota Baru Bandar Kemayoran.
Padahal pihak PPKK menarik retribusi berkisar antara Rp. 1,5 juta perpedagang selama satu bulan. Namun karena di kolola lagi oleh BSRUL membengkak menjadi Rp. 7 juta perpedagang di kalikan 50 pelangeng lebih secara keseluruhan sungguh jumlah yang sangat fantastis dan bisa disebut Pungli’’ (Pungutan Liar). “kenyataan JFK adalah Event untuk warga Jakarta dan Notabene buat kalangan menegah kebawah mana buktinya..?
Pengelolan JFK sering dikatakan PRJ akan menigkatkan di sector Riil namun faktanya Event PRJ milik mereka yang bermodal besar saja, ungkap ‘’ Moch Taruna Aji Koordinator Aliansi Masyarakat Rumah Susun Kemayoran (AMRSK). Ketika Tim Investigasi mengkonfirmasi ke Humas PPKK megatakan, Selama JFK berlangsung kontribusi dari PT. Ji Expo tidak ada sama sekali dan. Dan proyek lelangnya langsung atas dasar penunjukan sepihak jadi bukan di tenderkan. Ungkap Adi Supriyadi Humas PPKK (Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran).
Selogan yang selama ini beritakan bahwasanya PT. Ji Expo dengan program CSR (Company Sosial Responbility) tanggung jawab Social Penyelengaraan JFK sangat minimum sekali. Sebelum PRJ di selengarakan di kemayoran, PRJ di adakan di MONAS pada tahun 1968 karena berdasarkan PERDA No. 12/ 1991 penyelengaraan di limpahkan kepada PT. Ji Expo sudah pasti akibat PERDA tadi hanya menguntungkan segelintir orang fan golongan Etnis tertentu.
Kalau mau di tenderkan dan kelola BUMN, maka sudah pasti bisa di peroleh biaya masuk kes Daerah (PAD) bukan yang terjadi selama ini melah seakan di monopoli oleh pihak yang mencari keuntungan sendiri. ***By: Tim Investigasi*** | P0st By: S41f03l ***