Bupati Nganjuk Pejabat Terkaya di Jawa Timur DPRD Jatim tak laporkan Kekayaan

SURABAYA- Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman, menjadi penyelenggara negara paling kaya di Jawa Timur. Dia memiliki harta Rp 15,746 miliar. Kekayaan Taufiqurrahman jauh melebihi kekayaan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang hanya berkisar Rp 8,9 milyar..
Pengumuman harta kekayaan ini disampaikan langsung oleh para penyelenggara negara di Jawa Timur, Kamis 20 Agustus 2009. Pengumuman ini disaksikan langsung Wakil Ketua Bidang Pencegahan KPK, M Jasin.
Berdasarkan laporan kekayaan Taufiqurrahman per 28 Maret 2007, tercatat hartanya mencapai Rp15,7 milyar. Sementara itu Walikota Kediri Samsul Ashar menjadi penyelenggara negara terkaya kedua dengan harta Rp 12,5 milyar.
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, sendiri 'hanya' memiliki harta sebanyak Rp 8.934.952.000. Sementara Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengaku memiliki Rp 6.203.269.917 sampai 27 April 2008.
"Itu belum termasuk pesangon pensiun saya dari sebuah bank tempat saya bekerja dulu," katanya.
Mengenai laporan kekayaan penyelenggara di bidang legislatif, Wakil Ketua KPK M Jasin menyatakan sebanyak 100 orang anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2004-2009 ternyata belum memberikan laporan harta kekayaannya setelah atau selama menjabat.
"Belum ada anggota DPRD Jatim yang masa jabatannya berakhir memberikan laporan harta kekayaannya," ujar M Jasin.
Lebih jauh dikatakan, laporan harta kekayaan juga harus dilakukan semua anggota dewan yang terpilih periode 2009-2014. "Sebelumnya juga begitu, hanya mereka yang terpilih yang rajin melaporkan harta kekayaannya," lanjutnya.
Pengajuan audit keuangan tersebut tertuang pada pasal 5 UU No 28 Tahun 1999 yakni tentang penyelenggara negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dijelaskan, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.
Data di KPK 2004-2009 tertera, harta kekayaan pejabat eksekutif yang dilaporkan baru 87,97 persen. Legislatif yang melaporkan sebanyak 99,19 persen. Pejabat Yudikatif atau pelaksana hukum, yang melaporkan baru 85,39 persen. Untuk pejabat BUMD hanya 69,92 persen.
Posting By: 5431f03l