REFORMASI LAYANAN PUBLIK POLDA METRO JAYA PERLU DI OPTIMALKAN

Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sekarang sudah berbenah diri dari layanan satu atap sampai fasilitas penunjang lainya, seperti yang di lakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya.

Polda Metro Jaya menerapkan layanan Mobil killing guna untuk perpanjangan STNK, SIM dan lain sebagainya, di masing-masing wilayah terdapat mobil Polisi dari Polda yang siap melayani masyarakat Jakarta dalam mengurus surat kendaraan bermotor.

Namun semua layanan tadi masih kurang OPTIMAL bila mana perilaku serta SDM anggota kepdisian kurang menunjang. Dari sekian banyak wilayah POLDA, seperti POLDA JATIM, POLDA METRO JAYA dan POLDA JATENG kesemuanya itu masih terdapat aroma KKN yang sangat kental dan berindikasi Korupsi.

Walau selama ini komisi pemberantasan korupsi (KPK) pernah menyoroti serta tidak langsung di POLDA METRO JAYA namun kesemuanya nampaknya hanya gebrakan sesaat saja.

Sebagai contoh kecil di wilayah Polda Metro Jaya atau Gedung BIRU (SAMSAT) bisa kita jumpai tulisan anti mengunakan jasa layanan calo, namun anehnya kok malah banyak di manfaatkan oleh orang dalam sendiri baik PNS (oknum: Pegawai Negeri Sipil) dan maupun oknum Anggota kepolisian itu sendiri.

Karena apa dari sumber yang berkembang layanan calo sekarang lagi di berantas namun sangat sulit untuk mengambil tindakan, hal itu di karenakan ada semacam keterkaitan orang dalam POLDA.

Seperti layanan yang berada di kantor Samsat banyak berkas bermasalah, di loket BBN (Biaya Balik Nama) II Jakarta, lain wilayah di kenakan biaya administrasi 150 ribu rupiah meskipun itu lain daerah tetep di layani di DII.IT II loket fice call-pembuatan yang seharusnya gratis di malah di kenakan biaya Rp. 20.000 – 25.000.


Lantai 1 loket T.U/arsip yang seharusnya layanan bebas biaya di kenakan biaya tidak pasti tergantung kesepakatan masih terdapat loket siluman yang berada di ruang clening servis.

Dilingkungan Polda Metropolitan aroma pungli masih ada bahkan selama ini pemberitaan mengenai Polda Metro Jaya yang berbau kritik membangun seolah angin lalu saja. Hal tersebut di karnakan sebagai media mendapatkan konfensasi. Al : di gedung biru samsat tiap minggu ada jatah untuk media Rp. 20.000,- , Rp. 50.000, Humas Rp. 50.000,- dan lain-lain.

Hal ini yang menjadi kendala untuk bisa menoptimalkan layanan public di wilayah hukum Polda Metro Jaya bisa maksimal. Bila selama ini tanparansi srta pelayanan publik itu di jalankan sesuai dengan menisme prosedur yang berlaku maka sudah pasti Animo Masyarakat akan mengkikis habis pandangan negative terhadap aparat kepolisian kita kembalikan kepada mental dan pribadi Polisi secara utuh (sesuai kaidah konstitusi kepolisian) apa malah mau bertahan yang selama ini sudah buruk di mata masyarakat atau melangkah ke arah untuk yang lebih baik dan lebih maju, sehingga dengan sendirinya Animo Masyarakat akan memandang positif di tubuh kepolisian. Semoga kedepan harapan masyarakat bisa terlaksana….!!! ***(Amin Santoso | Posing 541f031)