‘’DIDUGA DANA BLT TIDAK TEPAT SASARAN’’ OKNUM KADES KARANG SAMBI GALIH ADA KEPENTINGAN

Lamongan: Carut marut kasus BLT (Bantuan Langsung Tunai) banyak terjadi di seluruh Indonesia di duga banyak dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak tepat sasaran yang seharusnya untuk rakyat miskin malah banyak di nikmati kebanyakan yang mampu. Seperti yang terjadi di desa Karang sambi galih kecamatan Sugio kabupaten Lamongan Jawa timur, masyarakat miskin protes sebab kartu BLT ditarik oleh pihak aparat kecamatan yang mana seharusnya masyarakat miskin tadi mendapat dana BLT (Bantuan Langsung Tunai) malah tidak dapat padahal bulan yang lalu mereka masih menerima dana tersebut (BLT).
Ketika dikonfirmasi ke salah satu warga, Muslim mengatakan” dari sekian banyak warga yang protes karena kartu BLT yang di tarik, terkait dana bantuan langsung tunai jawaban itu, yang dari kades Akiat malah sangat mengecewakan juga dikaitkan dengan kepentingan pil kades waktu dulu, yang konon katanya dulu kamu (Muslim) tidak milih saya, ya jadi saya tidak bisa bantu. Unggkap Muslim kepada tim Investigasi.
Hal senada di ungkapkan oleh Nari, yang menanyakan saudaranya terkait kartu BLT, ia mengatakan ‘’perangkat desa berdalih jenjang keponakan yang sekolah sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan dana bantuan langsung tunai, lucunya kenapa peruntukanya untuk yang lainya (untuk masyarakat mamampu). Unggkap Nari ketika di konfirmasi.
Saat di tanyai oleh tim, apakah kasus BLT yang tidak tepat sasaran akan di laporkan ke pihak penegak hukum (pihak kepolisian), kemudian Muslim menyerahkan untuk segera di tindak lanjuti kasusnya itu. Karena Pihak sek Des Karang Sambi Galih, Sujaka “mengatakan semua itu tidak benar saya menyangkal dan yang mensurvai data itu pun langsung dari pihak kecamatan Sugio, memang laporanya ada pengurangan yang dapat dana bantuan langsung tunai (BLT) itu, Unggkap Sujaka.
Kedepan harapan masyarakat mengenai dana bantuan langsung tunai (BLT) itu bisa memperoleh seperti sediakala, dan dana bisa langsung di terima warga kurang mampu yang konon selama ini terkesan dana tersebut dari oknum kades yang di duga ada kepentingan. Untuk itu aparat desa dan kecamatan agar mendata warganya secara teliti yang benar-benar berhak mendapatkan dana tersebut karena ini merupakan program pemerintah pusat sayang kalau dana BLT itu tidak tepat sasaran.
***(SUKAWAN/AMIN SANTOSO/S@iful) ***